Partner


+ Filter




Admin

Akun ini digunakan untuk proses testing.

Aliansi Indonesia Damai

Visi Membangun Indonesia yang damai berdasarkan nilai saling menghormati, saling percaya dan persaudaraan. Misi Memberdayakan, melatih dan mendorong korban terorisme untuk menjadi duta perdamaian dengan menyadarkan masyarakat akan dampak negatif kekerasan agar setiap orang menahan diri dari penggunaan aksi kekerasan dalam mengejar suatu tujuan. Mendorong, mempromosikan dan memfasilitasi penempaan hubungan antara korban dan mantan pelaku aksi terorisme guna menciptakan suara yang kuat dan bersatu untuk perdamaian.

C-SAVE (Civil Society Against Violent Extremism)

Indonesia dinilai masih rawan mengalami konflik komunal yang dipengaruhi keragaman suku, agama dan orientasi politik. Tindak kekerasan atas nama agama, baik inter maupun intra agama, meningkat akhir-akhiri. Data Violent Conflict in Indonesia Studies (ViCIS) mengungkap 135.000 konflik kekerasan komunal terjadi antara 1998-2012 di 16 provinsi di seluruh Indonesia. Konflik laten ini menjadi lahan subur bagi pengembangan ekstremisme kekerasan, yang berpotensi pada tindak terorisme. Mempertimbangkan kepentingan untuk meningkatkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat (the whole society approach) terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan radikalisme pro-kekerasan, organisasi masyarakat sipil Indonesia sepakat untuk membangun jejaring kerja tingkat nasional dengan nama Masyarakat Sipil Anti Radikalisme Pro-Kekerasan (MANTRA) atau Civil Society Against Violent Extremism (C-SAVE) yang akan memfasilitasi dan mendukung munculnya inisiatif-inisiatif inovatif sebagai katalis dan penyedia platform bagi kerja-kerja sinerji dan kolaboratif antar organisasi masyarakat sipil di Indonesia, dengan Pemerintah dan masyarakat internasional di bidang penanggulangan radikalisme pro-kekerasan. Visi Terwujudnya Indonesia bebas dari radikalisme pro-kekerasan. Misi Membangun jaringan nasional organisasi masyarakat sipil bagi penanggulangan radikalisme pro-kekerasan melalui (1) Sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, media, dan lembaga-lembaga masyarakat; (2) Tumbuhnya inisiatif-inisiatif inovatif dan praktek-praktek terbaik di tingkat lokal dan nasional; (3) Membangun hubungan dengan masyarakat internasional bagi manfaat dan dampak yang sebesar-besarnya; (4) Kajian dan penelitian strategis berkaitan dengan pencegahan, penanganan dan pengembangan penangkalan radikalisme pro-kekerasan di masyarakat.

Division for Applied Social Psychology Research

Division for Applied Social Psychology Research (DASPR) menggunakan perspektif dan metodologi Psikologi Sosial dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial, seperti terorisme dan kekerasan antarkelompok. Singkatnya, psikologi sosial adalah perspektif yang berupaya memahami bagaimana manusia sebagai bagian masyarakat berpikir, mempengaruhi, dan saling berelasi. Psikologi sosial mempelajari faktor-faktor psikologis yang muncul di dalam masyarakat, kemudian ditelaah guna mencari cara bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat dapat diperbaiki. Di dalam masyarakat, metode dan perspektif psikologi dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah sosial. Misalnya dalam isu terorisme, pendekatan psikologi sosial digunakan untuk memahami pikiran dan perilaku pelaku teror, serta mencari mekanisme untuk merubah atau memodifikasi pikiran serta perilaku mereka agar mendukung pikiran dan perilaku yang positif.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia sebagai bagian dari pembangunan di bidang hukum pada khususnya dan pembangunan nasional Bangsa Indonesia pada umumnya, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangannya dari waktu ke waktu, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Sistem perlakuan tersebut dikenal dengan nama Sistem Pemasyarakatan yang mengatur kebijakan terhadap pelayanan tahanan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta pembinaan narapidana dan pembimbingan klien Pemasyarakatan. Dari Sistem Pemasyarakatan ini lahir organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai pelaksana tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Visi: ”Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel” Berkualitas : perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman daerah dalam bagi Kementerian/Lembaga dan menyusun perencanaannya dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing; dan kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean governance. Sinergis : produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antarsektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah. Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence based dan knowledge based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan. Misi: merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah); melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional;dan melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

KIJ UIN Kalijaga Yogyakarta

VISI : Unggul dan Terkemuka dalam Pemaduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban. MISI : 1. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran. 2. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani. 4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. TUJUAN : 1. Menghasilkan sarjana yang mempunyai kemampuan akademis dan profesional yang integratif-interkonektif. 2. Menghasilkan sarjana yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial, dan berjiwa kewirausahaan serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan. 3. Menghasilkan sarjana yang yang menghargai dan menjiwai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan. 4. Menjadikan Universitas sebagai pusat studi yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian yang integratif-interkonektif. 5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (disingkat Kemenko Polhukam) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenkopolhukam dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Wiranto.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh pere